Lebak.TagetOprasinews.Onlin - Rekrutmen Calon Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) di Kabupaten Lebak Tahun 2024 diduga berbau Nepotisme.
Pasalnya proses pemanggilan oleh (Kesbangpol) kepada peserta yang lolos, tidak sesuai dengan hasil penilaian dewan juri.
Hal ini di sampaikan Salah satu sumber yang namanya minta di rahasiakan, eks tim seleksi dan sekaligus pembimbing Purna Paskibra Indonesia (PPI) Lebak via chat Wastap Minggu/14/07/2024.
Rekrutmen Calon Paskibra tersebut, pihak Panitia ( Kesbangpol ) di duga tidak transparan, karena pada Sa'at pemanggilan peserta yang lolos, dewan juri yang menilai pada Sa'at proses rekrutmen mendapatkan Lis data peserta yang tidak sesuai.
Salahsatunya, peserta yang lolos PBB namanya tidak terdaftar pada Lis peserta yang lolos, tapi ada satu peserta yang tidak lolos menurut penilaian dewan juri, justru terdaftar pada Lis dan lolos.
Tentu jika demikian faktanya, maka patut di duga pihak (Kesbankpol) telah melakukan kecurangan dalam pemanggilan calon Paskibra, karena tidak sesuai dengan hasil seleksi yang di lakukan oleh tim Juri.
"Jika Tekhnis rekrutmen seperti ini, terusterang saya kecewa sebagai juri apa fungsi saya."keluhnya.
Lanjut"Sebagaijuri, tentu kami berupaya semaksimal mungkin, agar peserta yang lolos benar-benar memenuhi syarat."ujarnya.
"Yang sangat saya sayangkan, saya mendapat kan informasi bahwa dalam pemanggilan calon Paskibra, tidak sesuai dengan hasil seleksi kelayakan yang di lakukan oleh tim juri, dan saya juga medaptkan bukti Lis hasil seleksinya."ujarnya.
"Jelasnya yang membuat saya menduga ada kecurangan dalam rekrutmen, pasalnya pemanggilan peserta tidak sesuai dengan hasil penilaian Dewan Juri. "terangnya.
"Saya mengharap untuk di kroscek ulang, agar rekrutmen paskibra ini, murni tidak ada kesan nepotisme."tutupnya.
Setelah di konfirmasi oleh media mapikornews.com.lewat via WhatsApp pihak (Kesbankpol) Anas,, salahsatunya Kabid Kesatuan Bangsa, menyampaikan bahwa pihaknya sudah sesuai dengan aturan.
Dan juri bukan satu-satunya acuan untuk nilai secara keseluruhan, karena ada akumulasi dari kategori penilaian yang lain, tentu bukan hanya PBB saja, salahsatunya kesehatan dan yang lainnya.
Tentu hal ini menjadi pertanya'an besar oleh sejumlah kalangan media dan masyarakat, karena pihak (Kesbankpol) belum bisa menunjukan terkait apa yang di tanyakan sejumlah awak media.(Asp/tim)